Latihan Soal & Kunci Jawaban Perebutan Hegemoni Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Pembubaran VOC tidak dianggap sebagai akhir masa kolonialsme dan imperialisme di Indonesia karena . . . .

a. Kerajaan Belanda masih menempatkan mantan pejabat VOC di Indonesia

b. kedudukan VOC sebagai penguasa Indonesia digantikan oleh bangsa Inggris

c. Kerajaan Belanda membentuk kongsi dagang baru untuk menggantikan VOC

d. sistem perdagangan VOC masih dijalankan oleh sebagaian besar pedagang Indonesia

e. Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaan

Jawaban: e

VOC secara resmi dibubarkan oleh Kerajaan

Belanda pada tanggal 31 Desember 1799.

Pembubaran VOC tidak mengakhiri praktik

kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia.

Kerajaan Belanda kemudian

membentuk pemerintahan kolonial Belanda

(pemerintahan Hindia Belanda) untuk menjalankan

kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian,

pemerintahan kolonial Belanda tetap melanjutkan

kolonialisme dan imperialisme yang telah dirintis VOC.

2. Perhatikan keterangan berikut!

1) Diangkat sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 oleh Louis Napoleon.

2) Merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda.

3) Saat menjabat gubernur jenderal, ia menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis.

Keterangan di atas terkait dengan Gubernur Jenderal . . . .

a. Jan Willem Janssens

b. Jan Pieterszoon Coen

c. Baron van der Capellen

d. Herman Willem Daendels

e. Johannes van den Bosch

Jawaban: d

Keterangan pada soal terkait dengan Gubernur

Jenderal Herman Willem Daendels. Ia merupakan

gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia

Belanda setelah VOC dibubarkan. Daendels

diangkat langsung oleh Louis Napoleon pada

tahun 1808. Herman Willem Daendels merupakan

salah satu patriot Belanda yang terpengaruh

semangat Revolusi Prancis. Semangat tersebut

diaplikasikan Daendels dalam menjalankan

kekuasaan di Hindia Belanda dengan menghapus

praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis.

3. Pengaruh Revolusi Prancis pada abad XVIII di Indonesia ditunjukkan oleh Daendels dengan . . . .

a. mengganti seluruh pejabat pribumi Hindia Belanda dengan pejabat Belanda

b. membentuk sekretariat negara untuk menyelesaikan seluruh masalah administrasi

c. menghapus praktik feodalisme untuk menciptakan masyrakat Hindia Belanda yang dinamis

d. membentuk legiun militer yang bertugas mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris

e. membagi tiga jenis peradilan yang disesuaikan dengan golongan masyarakat di Hindia Belanda

Jawaban: c

Pemerintahan Herman Willem Daendels di

Indonesia yang berlangsung pada tahun 1808–

1811 dipengaruhi oleh semangat Revolusi Prancis.

Semangat tersebut diaplikasikan Daendels dalam

menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda dengan

cara ingin menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis.

4. Saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda Daendels menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan . . . .

a. Daendels ditarik dari jabatan gubernur jenderal dan dikembalikan ke Belanda

b. seluruh kebijakan Daendels di bidang ekonomi dikendalikan oleh pihak swasta

c. pemerintah Belanda mampu membangun infrastruktur baru di Hindia Belanda

d. pihak swasta memiliki kekuasaan besar dalam aktivitas ekonomi di Hindia Belanda

e. perekonomian di Hindia Belanda semakin meningkat akibat campur tangan pihak swasta

Jawaban: a

Pemerintahan Daendels di Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari berbagai kekurangan. Kesalahan

terbesar Daendels ketika memerintah di Indonesia

adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan

hasil penjualannya digunakan Daendels untuk

memperkaya diri sendiri. Akibat tindakannya

tersebut, Daendels ditarik dari jabatannya dan dikembalikan ke Belanda.

5. Perhatikan tabel berikut!

No.	X
1)	Membentuk sekretaritat negara untuk membereskan masalah administrasi.
2)	Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal.
3)	Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.
No.	Y
1)	Membagi  Pulau Jawa menjadi delapan belas keresidenan.
2)	Merombak sistem feodal dan mengganti dengan sistem pemerintahan Barat modern.
3)	Menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintah yang mendapatkan gaji dalam bentuk uang.

 Kebijakan Daendels saat menjadi gubernur jenderal di Indonesia ditunjukkan oleh kombinasi . . . .

a. X1), X2), dan Y1)

b. X1), X3), dan Y2)

c. X1), X2), dan Y3)

d. X2), X3), dan Y2)

e. X2), X3), dan Y3)

Jawaban: b

Jiwa revolusioner Daendels memengaruhi

kebijakannya dalam bidang pemerintahan.

Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan saat

menjabat gubernur jenderal di Hindia Belanda

sebagai berikut.

1) Membentuk sekretariat negara untuk mem-

bereskan masalah administrasi.

2) Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan

Surabaya.

3) Memindahkan pusat pemerintahan dari

Batavia ke Weltevreden (Menteng).

4) Merombak sistem feodal dan mengganti

dengan sistem pemerintahan Barat modern.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X1), X3), dan Y2).

6. Keterangan yang terkait dengan Kapitulasi Tuntang ditunjukkan oleh pilihan . . . .

a. pelaksanaan Kapitulasi Tuntang diprakarsai oleh Janssens dan Raffles

b. pemerintahan Inggris di Hindia Belanda dibahas dalam Kapitulasi Tuntang

c. Kapitulasi Tuntang menandai akhir pemerintahan Janssens di Hindia Belanda 

d. Kapitulasi Tuntang membahas pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris

e. struktur pemerintahan Janssens di Hindia Belanda diatur dalam Kapitulasi Tuntang

Jawaban: c

Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal

18 September 1811. Kapitulasi Tuntang berisi

penyerahan kekuasaan di Hindia Belanda dari

Gubernur Jenderal Janssens kepada pemerintah

Inggris. Kapitulasi Tuntang juga mengakhiri

berakhirnya kekuasaan Belanda dan digantikan oleh pendudukan Inggris.

7. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman Thomas Stamford Raffles saat menjalankan tugas sebagai letnan gubernur di Hindia Belanda pada tahun 1811-1816 adalah . . . .

a. mengizinkan penanam modal berinvestasi di Hindia Belanda

b. memercayai korupsi mampu merusak mental pejabat pemerintahan

c. menegaskan feodalisme akan menghambat perkembangan masyarakat

d. menghendaki perubahan dalam pemerintahan di wilayah Hindia Belanda

e. menyatakan segala bentuk kerja rodi dan penanam wajib harus dihapuskan

Jawaban: e

Sir Thomas Stamford Raffles merupakan letnan

gubernur jenderal di Hindia Belanda pada periode

1811–1816. Saat menjalankan pemerintahan,

Raffles berpedoman pada tiga prinsip berikut.

1) Segala bentuk kerja rodi dan penanaman wajib

dihapuskan dan menggantinya dengan

penanaman bebas oleh rakyat.

2) Peran bupati sebagai pemungut pajak

dihapuskan dan menetapkan para bupati

sebagai pegawai pemerintah.

3) Tanah merupakan milik negara. Oleh karena itu, rakyat bertindak sebagai penyewa.

8. Saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan cultuurstelsel yang bertujuan . . . .

a. mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris

b. mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia

c. menciptakan kebebasan usaha bagi masyrakat pribumi di bidang perkebunan

d. mendukung kekuataan ekonomi Belanda dalam menghadapi perang melawan Belgia

e. membangun fondasi ekonomi yang mendukung kehidupan masyarakat

Jawaban: b

Kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah

(landrente) di Hindia Belanda yang diterapkan pada

masa pemerintahan Komisaris Jenderal men-

dorong van den Bosch menciptakan sistem

penanaman wajib. Sistem tersebut bernama

cultuurstelsel atau sering disebut tanam paksa.

Sistem ini bertujuan untuk mendapatkan

komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran

dunia.

9. Perhatikan tokoh-tokoh berikut!

1) Cornelis Elout

2) Douwes Dekker

3) Ardiaan Buyskes

4) Baron van Hoevel

5) Fransen van der Putte

Tokoh-tokoh humanis yang mengkritisi sistem tanam paksa ditunjukkan oleh angka . . . .

a. 1), 2), dan 3)

b. 1), 3), dan 4)

c. 2), 3), dan 4)

d. 2), 4), dan 5)

e. 3), 4), dan 5)

Jawaban: d

Penderitaan akibat pelaksanaan sistem tanam

paksa mendapat simpati dari tokoh-tokoh

humanis di Belanda. Tokoh-tokoh tersebut

mengkritisi pelaksanaan tanam paksa melalui

artikel dan buku-buku. Tokoh-tokoh tersebut antara

lain Douwes Dekker, Baron van Hoevel, dan

Fransen van der Putte. Jadi, jawaban yang tepat

ditunjukkan oleh angka 2), 4), dan 5).

10. Sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda tidak lebih baik dari sistem tanam paksa. Faktor utama yang melandasi pernyataan tersebut adalah . . . .

a. pada masa liberal rakyat ditekan dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta

b. pemerintah masih mendominasi perekonomian rakyat di Hindia Belanda

c. pihak swasta menerapkan tarif cukup tinggi dalam sistem sewa tanah

d. perekonomian di Hindia Belanda pada masa liberal didominasi sektor swasta

e. pemerintah kolonial Belanda masih menerapkan pajak tinggi pada masa liberal

Jawaban: a

Sistem ekonomi liberal yang diterapkan di Hindia

Belanda pasca-pelaksanaan sistem tanam paksa

tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Pada

masa liberal rakyat ditekan oleh dua pihak, yaitu

pemerintah kolonial Belanda dan swasta.

Penekanan dari dua pihak ini menyebabkan

penderitaan rakyat semakin besar.

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Bagaimana situasi politik di Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799?

Jawaban:

Pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799

bukan berarti kolonialisme bangsa Belanda di

Hindia Belanda berakhir. Setelah VOC dibubarkan,

Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan

kolonial Belanda untuk menjalankan kekuasaan

di pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan

Hindia Belanda menguasai wilayah bekas

kekuasaan VOC. Pemerintah Hindia Belanda mulai

memerintah di Indonesia sejak awal abad XIX dan

berakhir menjelang pertengahan abad XX.

2. Jelaskan kebijakan Daendels di bidang ekonomi saat menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda!

Jawaban:

Kebijakan Daendels dalam bidang ekonomi

ditujukan untuk memperbaiki keuangan

pemerintah Belanda akibat kerugian VOC.

Kebijakan tersebut sebagai berikut.

a. Mengeluarkan uang kertas.

b. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan

(DPK).                                            

c. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta

atau partikelir (Tionghoa dan Arab).

d. Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta

dan penyerahan wajib berupa hasil bumi.

3. Mengapa pada tahun 1811 Louis Napoleon memberhentikan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda?

Jawaban:

Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels

sering memaksakan kehendak, baik kepada

penduduk lokal maupun pejabat-pejabat Belanda.

Daendels juga tidak segan-segan memberikan

hukuman berat kepada pegawai dan pejabat

Belanda yang terlibat kasus korupsi. Kesalahan

terbesar Daendels adalah menjual tanah kepada

pihak swasta dan hasil penjualan tersebut

digunakan Daendels untuk memperkaya diri

sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 1811

pemerintah Kerajaan Belanda memberhentikan

Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia

Belanda.

4. Saat menjabat letnan gubernur jenderal di Hindia Belanda, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Tunjukkan bukti tindakan Raffles tersebut!

Jawaban:

Beberapa bukti yang menunjukkan keterlibatan

Raffles dalam urusan kerajaan-kerajaan lokal

sebagai berikut.

a. Raffles terlibat dalam konflik di Kesultanan

Yogyakarta. Dalam konflik ini Raffles

memihak Sultan Hamengku Buwono III,

padahal sebelumnya Raffles berpihak pada

Sultan Hamengku Buwono I.

b. Raffles juga mencampuri konflik yang terjadi

di Palembang. Raffles mendukung Raja

Najamuddin untuk menggulingkan Raja

Baharuddin. Dalam setiap konflik yang

dicampuri pihak Inggris, Raffles berusaha

mencari posisi aman yang menghasilkan

keuntungan bagi Inggris.

5. Jelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Katolik dan Kristen di Indonesia!

Jawaban:

Perdagangan dan kolonialisme bangsa Eropa

memiliki peran penting bagi penyebaran agama

Katolik dan Kristen di Indonesia. Agama Katolik

disebarkan bangsa Portugis sekira abad XVI.

Salah seorang misionaris yang menyebarkan

agama Katolik di Indonesia adalah Fransiscus

Xaverius. Ia menyebarkan agama Katolik di

Ambon, Ternate, dan Halmahera pada tahun 1546–

1547. Penyebaran agama Katolik juga dilakukan

di Nusa Tenggara Timur oleh rohaniawan dari Ordo

Fransiskan dan Dominikan. Mereka mem-

perkenalkan agama Katolik melalui khotbah dan

teladan hidup. Adapun penyebaran agama Kristen

dilakukan oleh bangsa Belanda. Para misionaris

agama Kristen memusatkan aktivitas penyebaran

agamanya di daerah-daerah pedalaman yang

belum tersentuh Islam. Di Pulau Jawa kegiatan

kristenisasi dilakukan dengan cara sinkretisme.